Menkes Terbitkan Aturan Vaksin Mandiri, Ini Bedanya Dengan Vaksinasi Prioritas Pemerintah Halaman All

Nadia menjelaskan, vaksinasi Covid-19 gotong royong bertujuan untuk mempercepat pembentukan kekebalan kelompok atau herd immunity di masyarakat. KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Aturan mengenai vaksinasi mandiri atau yang disebut dengan vaksinasi gotong royong sudah resmi dirilis pemerintah. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dapat dilakukan lewat vaksinasi Gotong Royong demi mempercepat program vaksinasi dan terbentuknya kekebalan kelompok. Dengan diberikannya kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan vaksinasi mandiri maka kekebalan kelompok atau herd immunity bisa lebih cepat diperoleh. Dalam aturan yang dikeluarkan Permenkes, vaksinasi COVID-19 mandiri diberi nama vaksinasi gotong royong. Perlu diketahui Bio Farma mendapat komitmen dari Moderna bisa menyiapkan 5,2 juta dosis Covid – 19, dan 15 juta dosis dari Sinopharm.

Vaksinasi Mandiri

Vaksin mandiri ini, nantinya akan dikendalikan oleh pengusaha atau pihak swasta mulai dari pengadaan hingga vaksinasi. Upaya vaksinasi mandiri yang terus digencarkan oleh Kadin mendapat respon positif di kalangan pengusaha, tercermim dari membludaknya peserta sosialisasi vaksinasi yang digelar secara virtual oleh Kadin Surabaya. Pandu Riono mengatakan, vaksinasi mandiri berpotensi menciptakan ketidakadilan, terutama bagi perusahaan yang bisa membeli vaksin COVID-19. Jangan lupa juga, berikan mereka beberapa informasi bagaimana mempersiapkan diri dengan baik sebelum vaksinasi nanti. Perlu diingat, badan usaha yang baik adalah badan usaha yang juga ikut memperhatikan kesehatan dari pegawainnya.

Jakarta (Lampost.co) — Sebanyak 11,2 juta dosis pertama dan keduavaksin covid-19 telah disuntikkan ke masyarakat. Data tersebut membuktikan Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah penyuntikan vaksin terbanyak. Budi mengungkapkan bahwa kecepatan harian tenaga vaksinasi akan meningkat seiring dengan pasokan vaksin virus corona.

Boleh saja mereka punya uang untuk membayar, tetapi haram hukumnya bagi negara untuk mengistimewakan mereka dan mengabaikan hak rakyat kebanyakan. tidak menjamin percepatan pencapaian herd immunity; membuka peluang korupsi; membuka peluang beredarnya vaksin palsu. emerintah tidak seharusnya menghabiskan energi untuk lobi dan kerja sama bilateral untuk kelompok nonprioritas.

Laporan tersebut meliputi jumlah individu, nama, alamat, serta Nomor Induk Kependudukan. Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa jenis vaksin untuk Vaksinasi Mandiri harus berbeda dengan jenis vaksin yang digunakan untuk program pemerintah. Sementara itu, pelaksanaan vaksinasi gotong-royong hanya dapat dilaksanakan di fasyankes milik masyarakat atau swasta yang memenuhi syarat dan bukan merupakan tempat layanan vaksinasi program prioritas pemerintah.

Kemudian pada 31 Desember 2020 Indonesia kembali menerima 1,eight juta dosis vaksin Sinovac. Pada eleven januari 2021 Badan Pengawas Obat dan Makanan akhirnya resmi memberikan izin darurat penggunaan vaksin tersebut. Berdasarkan evaluasi BPOM menunjukkan efikasi vaksin Sinovac mencapai sixty five,3 persen. Alasannya, kata Jokowi, vaksinasi COVID-19 perlu dilakukan secepatnya agar merata diterima masyarakat. Jokowi tidak mempermasalahkan apabila perusahaan siap menanggung vaksinasi COVID-19 bagi pegawainya. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa wacana vaksinasi Covid-19 mandiri sangat memungkinkan untuk dilakukan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *